KPK menginformasikan status hukum Taufik Kurniawan

KPK menginformasikan status hukum Taufik Kurniawan  РWakil Ketua DPR yang Waketum PAN Taufik Kurniawan diputuskan menjadi terduga dalam masalah pendapat korupsi Dana Alokasi Spesial (DAK) fisik pada APBN-P 2016. PAN juga yakin Taufik akan kooperatif dalam pengecekan masalah ini.

” Kita prihatin tetapi kita hormati proses hukum yang berjalan. Kita yakinkan Pak Taufik Kurniawan patuh azas, patuh ketentuan serta kooperatif dalam pengecekan, ” papar Sekjen PAN Eddy Soeparno terhadap wartawan, Selasa (30/10/2018) .

PAN juga menurut Eddy menyuport KPK buat merampungkan masalah yang menyertakan Bupati Kebumen Muhamad Yahya Fuad itu. Akan tetapi PAN memohon supaya KPK tdk tebang pilih dalam menginvestigasi masalah korupsi.

” Kami menyuport KPK yang sekian lama ini jadi penegak hukum yang dipercayai publik buat ikut merampungkan masalah hukum yang berbeda pun, hingga tdk tebang pilih, ” ucapnya.

Walau begitu, DPP PAN belum juga membuat perbincangan dengan pihak Taufik Kurniawan bab permasalahan ini. PAN siap mendukung memberikan pemberian hukum jika disuruh.

” Kita belum juga bicara, misal kita disuruh kita akan sediakan, ” papar Eddy.

Awal mulanya dikabarkan, KPK menginformasikan status hukum Taufik Kurniawan yang di hindari ke luar negeri sejak mulai waktu lalu. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Taufik yang mewakili Dapil Jawa Tengah dikira terima setidaknya uang sebesar Rp 3, 64 miliar.

” Sehabis pelantikan (menjadi Bupati Kebumen) , MYF (Muhamad Yahya Fuad) dikira mengerjakan pendekatan pada beberapa pihak termasuk juga anggota DPR, antara lainnya TK (Taufik Kurniawan) , ” papar Basaria.

” MYF dikira menyanggupi fee 5 prosen itu selanjutnya memohon fee 7 prosen pada rekan di Kebumen. Dikira TK terima setidaknya sebesar Rp 3, 64 miliar, ” imbuhnya.